AMKAR Sangat Menyayangkan Keputusan Kades Cikukulu Yang Dinilai Penghamburan Anggaran Disaat Pemerintah Menjalankan Efisiensi Anggaran
Kab. Tasikmalaya (Kabardesanews.com) - Aliansi Masyarakat Karangnunggal (AMKAR) menilai agenda dan program Kades Cikukulu yang mengadakan program peningkatan Kapasitas PKK dengan alasan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kader PKK.
Hal itu sangat disayangkan oleh sejumlah kalangan masyarakat Desa Cikukulu yang mana dinilai bentuk penghamburan disaat pemerintah menekankan program Efisiensi Anggaran.
Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar rakyat, sungguh catatan negatif dan ironi yang mencuat dari kalangan warga Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Desa Cikukulu, Asep Triyana, diduga melakukan pemborosan dana desa dengan menggelar kegiatan luar kota yang dianggap tidak relevan secara moral maupun konstitusional.
Hasil investigasi kabardesanews.com terkait agenda peningkatan kapasitas kader PKK dan Posyandu di salah satu hotel mewah kawasan wisata Sampireun, Kabupaten Garut. Kegiatan ini disebut menelan anggaran hingga Rp.35 juta, bersumber dari Dana Desa. rincian dana tersebut meliputi sewa hotel, transportasi, konsumsi, serta pembuatan kaos untuk 60 peserta. Namun, tidak ada dampak positif mengenai capaian konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Banyak keluhan dari berbagai kalangan masyarakat desa cikukulu yang muncul ke publik, apakah tidak ada cara yang lebih hemat, relevan, dan efisien dalam memberikan apresiasi terhadap para kader PKK tanpa harus keluar kota, Apalagi, kegiatan itu dilakukan di tengah situasi daerah yang sedang digencarkan penataan ulang oleh Gubernur Jawa Barat, termasuk dengan penekanan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Saat dikonfirmasi, Kades Asep membenarkan adanya kegiatan tersebut dan menyebut bahwa kegiatan itu telah disetujui dalam musyawarah desa (Musdes) dan ditandatangani BPD. Menurutnya, acara itu merupakan bentuk "apresiasi" kepada para kader yang telah aktif di lingkungan sosial.
Namun pernyataan tersebut sangat berbeda dengan tanggapan Ketua BPD saat dikonfirmasi Kabardesanews.com, Manto ketua BPD betul mengetahui rencana dan agenda tersebut, sehubungan adanya usulan dari Kader PKK untuk peningkatan kapasitas.
Betul saya mengetahui dan menyetujui rencana dan agenda tersebut, bahkan di bahas di musyawarah desa (musdes) dan ditanda tangani oleh saya, " jelas Manto.
saya menyetujui, namun untuk tempat tidak dibahas, hanya menyarankan di aula desa atau di Curug sawer, sekaligus mengenalkan kembali destinasi wisata lokal yang ada di desa cikukulu, "tegasnya.
Ditambahkan kembali oleh manto " bahkan anggaran Rp. 35 juta lebih itu untuk insentif dan uang duduk, namun dari keterangan beberapa kader ternyata uang duduk tersebut tidak diberikan dan dipakai untuk bayar transfortasi, kami pun sangat menyayangkan keputusan kades yang tidak ada tembusan dan musyawarah kembali dengan pihak BPD terkait adanya perubahan tempat, "jelas Manto.
Publik patut mempertanyakan logika dibalik "apresiasi" yang justru menggerus anggaran desa dalam jumlah besar, tanpa hasil terukur, apresiasi tidak harus mewah, dan pelayanan publik tidak boleh berubah jadi pesta elitisme.
(YC).