Angga Putra Pratama: Prerogatif Presiden Bukan Alasan Abaikan Etika, Soroti Kasus Purbaya
Jakarta, Kabardesanews.com — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Angga Putra Pratama buka suara soal polemik pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Ia menekankan bahwa apa yang disampaikannya murni pandangan pribadi, bukan pernyataan sikap organisasi.
"Perlu saya garis bawahi, ini pendapat pribadi saya, bukan sikap PB HMI. Tapi sebagai bagian dari generasi muda yang mengikuti perkembangan politik, saya merasa cara pemberhentian Pak Purbaya ini layak dipertanyakan," ujar Angga, Jumat (18/9/2026).
Purbaya resmi dicopot dari jabatannya dalam reshuffle kabinet yang digelar Senin (14/9/2026), dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung dilantik sebagai penggantinya di Istana Negara pada hari yang sama. Yang menarik perhatian publik, Purbaya justru mengetahui kabar pergantiannya di sela rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen — tepat ketika ia tengah memaparkan strategi fiskal dan RAPBN 2027, sebelum menerima panggilan telepon dari Istana yang mengonfirmasi pergantian tersebut.
Masih menurut Angga, momentum penyampaian kabar itulah yang menjadi inti persoalan.
"Bayangkan seorang menteri sedang serius berbicara soal fiskal negara di forum resmi, lalu tiba-tiba mendapat kabar dirinya sudah diganti di tengah acara. Ini bukan sekadar soal perasaan Pak Purbaya, tapi menyangkut bagaimana negara memperlakukan orang yang baru saja mengabdi kepadanya. Kalau pejabat setingkat menteri saja diperlakukan demikian, bagaimana dengan warga biasa?" katanya.
Angga juga menegaskan tidak mempersoalkan keputusan penggantian itu sendiri, yang menurutnya sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Yang ia soroti adalah cara penyampaiannya, yang dinilai mencerminkan ketimpangan komunikasi kekuasaan.
"Mengganti menteri adalah hak prerogatif Presiden, tidak ada yang mempersoalkan itu. Tapi hak prerogatif bukan berarti bebas dari etika. Justru karena kewenangan itu besar, pelaksanaannya harus lebih hati-hati dan manusiawi," tegasnya.
Ia menambahkan, peristiwa ini semestinya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh elite politik, tidak hanya pihak Istana.
"Kita kerap mengklaim sebagai bangsa yang menjunjung adab dan kesantunan, tapi praktik kekuasaan kita masih sering terasa dingin dan transaksional. Ini bukan yang pertama terjadi, dan jika dibiarkan tanpa koreksi, lambat laun akan dianggap lumrah," ujar Angga.
Ia berharap kejadian ini mendorong terbentuknya norma etika kekuasaan yang lebih jelas, sehingga proses pergantian pejabat negara ke depan tidak lagi meninggalkan kesan sewenang-wenang.
"Ini juga menjadi ujian bagi kematangan demokrasi kita. Demokrasi yang matang bukan hanya soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara beradab — termasuk kepada mereka yang sedang atau baru saja mengabdi untuk negara," pungkas Angga.
**(YC)**
Posting Komentar