Orang Tua Dan Kepala Diniyah Keluhkan Besarnya Biaya Peserta Ujian Akhir Bersama Nasional Diniyah Takmiliyah, Yang Di Selenggarakan FKDT Tiap Kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya
Kab. Tasikmaya ( Kabardesanews.com) - Besarnya biaya ujian Akhir Bersama Nasional Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan serentak skala Nasional, sangat dikeluhkan oleh beberapa pihak orang tua peserta ujian bahkan sampai kepala Diniyah dan Guru-gurunya.
Kisaran besaran memang bervariasi, ada yang rata - rata Rp. 100.000 per Siswa dan ada yang Rp. 85.000, menilik dari besarnya biaya tersebut memang secara logika masuk akal, karena untuk biaya soal, biaya pengawas, sertifikat dan kebutuhan lainya.
Namun dalam hal ini, disikapi dari steatment dan himbauan Gubernur Jawa Barat tentunya sangat bertentangan, karena bersipat iuran dan terkesan memberatkan orang tua, hal ini tentunya menjadi polemik dan kontradiksi diantara orang tua dan beberapa pihak.
Salah satu orang tua yang enggan disebut namanya mengatakan kepada kabar desa ' kami memang paham dan sangat mengerti kebutuhan daripada kegiatan ujian ini, dan pula kebutuhan biaya untuk mendukyng suksesnya ujian ini, namun dalam kondisi seperti ini, saya orang tua siswa yang kebetulan bukan orang mampu, sangat keberatan, tapi apa boleh buat, ini sudah menjadi kesepakatan pihak Diniyah mungkin, ya kami terpaksa mengikuti aturan itu.
Ditanya soal alasan keberatan, orang tua tersebut tentunya sangat-sangat keberatan, karena penghasilan saya yang pas-pasan, sekali lagi saya bukam tidak paham, karena untuk bisa mendukung prestasi dan potensi anak saya, memang perlu adanya pengorbanan, "jelas orang tua.
Selanjutnya Kepala Diniyah salah satu lembaga yang juga enggan disebut namanya, sangat menyesalkan dengan adanya iuran yang mana menurut kami pun sangat memberatkan, kami sempat usul agar bisa seringan mungkin, namun hal itu tidak di akomodir pihak Panitia.
Menurut kepala sekolah, terkait besarnya biaya tersebut, kami yang di serang oleh para orang tua, kami yang di wilayah kena semprot kena cacian dari para orang tua, padahal kami hanya melaksanakan berdasarkan intruksi pengurus Kecamatan, bahkan hal ini tidak pernah ada musyawarah dengan orang tua.
Hanya saja, dalam hal ini tentu kami yang kena dampak, kami yang setiap hari, malam mengurus anak-anak membebankan iuran per bulan tidak memberatkan, bahkan ada beberapa murid yang sampai beberapa bulan tidak sampai lunas, tapi saya ikhlas, karena tujuan kami mengamalkan ilmu, ini yang sipatnya kegiatan tahunan ko bisa sampai menekanan biaya sebesar itu, " ucapnya.
Sumber lain mengatakan yaitu salah satu guru Diniyah saat akan berangkat mengawasi proses ujian, menjelaskan kepada kabardesanews.com, terkait biaya dan peruntukan biaya tersebut, menurutnya, betul bahwa pihaknya meminta Rp. 100.000 per peserta, dengan rincian bayar soal ujian sebesar Rp. 30.000, sisanya Rp. 70.000 untuk biaya sertifikat sebagai cendera mata, upah penulisan sertifikat, serta kadeudeuh ke pihak pengawas dan guru - guru diniyah juga panitia tingkat kecamatan, "ungkapnya.
Lanjut salah satu guru diniyah yang enggan disebut namanya, biaya sebesar itu sudah menjadi kesepakatan antara kordes dan guru-guru diniyah tiap lembaga, itu di desa saya, untuk desa yang lainnya saya tidak tahu, namun saya rasa tidak akan berbeda, karena jelas kebutuhannya pun sama," terang guru tersebut.
Berbeda dengan pernyataan ketua Panitia Ustad Mamad Ahmad Hidayat, S.Pd., bahwa terkait besaran biaya sudah di musyawarahkan dengan semua pihak terutama Kepala Diniyah, guru-guru dan orang tua, padahal semua orang tua tak pernah dilibatkan dalam penentuan berapa besaran Iuran ujian tersebut.
Ditanya soal berapa harga soal ujian, oelah kabar desa, Mamad mengatakan kami tidak bisa memberitahukan karena itu ranah rumah tangga lembaga yang tidak bisa di utarakan ke publik, padahal itu merupakan transfaransuli keterbukaan imformasi publik, ini seakan-akan ada yang di tutupi.
Masih menurut Mamad, meski sudah dijelaskan bahwa kabar desa mendapat imformasi dari berbagai pihak, beliau mengatakan masalah pro kontra itu sudah biasa, yang jelas kami sudah berdasarkan keputusan musyawarah bersama,terkait rincian kami tidak bisa menyampaikan secara detail, kami bekerja tanpa upah, lilahi ta'ala jelasnya.
Sampai berita ini di turunkan, pihak kabardesanews.com masih belum bisa mendapat tanggapan resmi dari ketua FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah) Kecamatan Karangnunggal Yanto, S.Pd.I., karena Yanto masih dalam perjalanan pulang dari Bekasi.
(YC)