Pemdes Sukapura & PLT Camat Sukaraja Angkat Bicara Menyikapi Audensi HIMAPAS
Kabupaten Tasikmalaya, (kabardesanews.com) - Menyikapi terjadinya audensi dari Himpunan Masyarakat dan Pedagang Sukapura (HIMAPAS) pada Sabtu 11 Oktober 2025 dengan disertai munculnya pemberitaan, hal tersebut dianggap wajar dan lumrah oleh Pemerintahan Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, walaupun dengan disertai munculnya berbagai penilaian yang tidak mungkin sama positif atau pun negatif semua itu hak dalam penyampaian aspirasi, karena Pemerintahan Desa itu sebagai pelayan publik harus jelas, transparansi dan akuntabel. Senin (13/10/2025).
Dengan adanya audensi dari HIMAPAS tersebut Sekdes Dedi Juanda mewakili pemerintahan Desa Sukapura berterimakasih karena mungkin masih ada sesuatu hal yang terlupakan dan harus segera dibenahi karena dalam tujuannya HIMAPAS tidak berbentuk oposisi namun saya lihat dari tujuan audensi itu mengingatkan kita agar dalam pengalokasian anggaran yang masuk ke Desa Sukapura sesuai juklak juknis dan regulasi.
Terkait tuntutan dari HIMAPAS kami akan siap menjelaskan dan memang selama ini dalam pelaksanaan pekerjaan pun tidak ditutup-tutupi nilai anggaran semua sudah tertera dalam papan proyek dan dalam pelaksanaan pengerjaan pun melibatkan swakelola dengan masyarakat, "jelas Dedi Juanda.
Berkenaan dengan tuntutan pokok yang lebih mendetail pada kegiatan audensi Sabtu kemarin Pemerintahan Desa Sukapura belum mengetahui persis karena kami tidak hadir karena memang kami tidak diundang dimana yang tertera dalam undangan itu BPD, Ketu Rt dan Para Kawil jadi kami baru tahu pokok bahasannya sekarang, tapi secara prinsip audensi tersebut cukup bagus artinya sebagai masyarakat atau organisasi masyarakat meminta kejelasan, "terangnya.
Nanti bilamana ada audensi selanjutnya kami akan jelaskan dengan fakta dan data, jadi tidak ada satu hal yang sifatnya penyimpangan terhadap penyaluran anggaran, baik dana desa, Banprov dan lain sebagainya, untuk program earmark dan non earmark, adapun mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan itu awalnya dari Musdus, Musrenbang desa dan tertuang dalam RPJMDes dimana setiap BPD dimasing-masing Kedusunan ada bahkan ada yang sampai dua orang BPD dalam satu wilayah, "ungkap Dedi Juanda.
Di Musrenbangdes yang dihadiri BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat secara teknis sehingga munculah skala prioritas mana saja yang menjadi nominasi berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing Kedusunan maka disesuaikan dengan anggaran yang ada, maka program yang earmark yang mau tidak mau harus dilaksanakan seperti ketahanan pangan, stunting, BLT dari sisa anggaran tersebut maka dipergunakan untuk infrastruktur, pemberdayaan dan bentuk-bentuk kegitan lainya sesuai regulasi, "tambahnya.
PLT Camat Sukaraja H.Cecep M.Sofwan Habibi, SE., ditemui dikantornya menanggapinya bahwa audensi HIMAPAS ke Desa Sukapura, Pemerintah Kecamatan menyambut dengan terbuka karena itu salah satu alat kontrol bagi kita di Pemerintahan, juga hak warga masyarakat untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Sukapura, "tuturnya.
Pemerintahan Kecamatan Sukaraja sudah memberikan arahan kepada Pemerintahan Desa Sukapura melalui Sekretaris Desa agar bisa berdialog dengan audiens yang melakukan audensi dan seluruh masyarakat untuk menyampaikan segala sesuai dengan data yang dimiliki, apa yang sudah direncanakan dan apa yang sudah dilaksanakan karena dalam prinsipnya APBDes harus bisa diakses oleh masyarakat sehingga tentang transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana khususnya di Desa Sukapura, "tegasnya.
"Sampaikan data dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan kami karena setiap pekerjaan yang dilaksanakan di Desa kami ikut memonitoring ketika ada kekurangan atau ada yang belum sesuai dengan rencana maka kami berikan rekomendasi untuk segera perbaiki kekurangannya dalam hal ini tentu harus berkoordinasi pihak lain seperti dengan pendamping desa, "pungkas PLT Camat H.Cecep M.Sofwan Habibi.
(Tim)