Polemik Rencana Pembangunan RSUD, SR Dan Perguruan Tinggi Karangnunggal, AMKAR Adakan Audiensi Dengan Komisi IV Dan Dinas Sosial
Kab. Tasikmalaya - Kabardesanews.com - Rencana Pembangunan RSUD, Sekolah Rakyat (SR) dan Perguruan Tinggi yang sudah digemborkan Pemkab Tasikmalaya dengan titik pembangunan di wilayah Kecamatan Karangnunggal menjadi polemik dan kegaduhan akibat steatment para pejabat yang tidak sinkron.
Hal ini tentunya menjadi preseden buruk dikalangan masyarakat, hususnya warga Karangnunggal, yang ternina bobokan oleh janji-janji manis para pejabat, terlihat fakta dari audiensi AMKAR bersama DPRD komisi IV, Dinas Sosial, Dinas kesehatan dan Bappeda, pada Jum'at (22/05/2026) di ruang paripurna DPRD kabupaten Tasikmalaya.
Sejauh ini dokumen review Feasibility study (FS) yang mana DPRD komisi IV tidak tahu dan tidak memiliki dokumen tersebut dan dokumen perencanaan lainnya, artinya hal ini tidak sesuainya regulasi atau prosedur administrasi dikabupaten Tasikmalaya dan dinilai cacat hukum.
Salah satu perwakilan AMKAR, Asep Bahtiar (AB), sejak tahun 2019 Kecamatan Karangnunggal hanya dijadikan obyek perburuan perjalanan dinas, yang tentunya menyerap anggaran saja, sementara realisasinya hanya omon-omon, dari tahun 2019 permasalahan RSUD masih jadi isu dan belum ada tampak proses keakuratan realisasi, "jelas Asep.
Sementara menurut Oong Yayan " untuk persoalan di Karangnunggal baik itu rencana pembangunan RSUD, SR dan Perguruan tinggi bagi para pejabat Kabupaten Tasikmalaya, seakan jadi ajang pencitraan, meraup keuntungan semata dari anggaran-anggaran hayalan tersebut, jelas faktanya berbagai setetament yang berbeda dari para pejabat tersebut.
Kami tidak akan diam sampai disini, audiensi ini hanyalah awal perjuangan kami, untuk mengawal dan meminta bukti atas pernyataan mereka (Pejabat) kabupaten Tasikmalaya dinas-dinas terkait, gelombang besar akan terjadi bila nantinya wacana ini hanya omon-omon kembali, jangan sampai nama AMKAR menjadi MAKAR, "tegas Oong.
Sementara, Ketua komisi IV Asep Saepluoh menegaskan, bahwa kami sebagai wakil rakyat, akan memfasilitasi proses ini, bahkan kami akan meminta kejelasan lebih lanjut dengan pihak Pemkab, hususnya Bupati dan dinas-dinas terkait, karena kami juga merasa sejauh ini tidak ada koordinasi terkait polemik ini.
Kami berharap dan sudah menekankan pihak dinas kesehatan, Bappeda dan dinas sosial untuk segera melaporkan hasil dari aspirasi rekan-rekan AMKAR kepada Bupati melalui kadis-kadisnya, agar permasalahan ini bisa terang benderang, dan warga Karangnunggal tidak berasumsi negatif dan berharap-harap cemas, "jelas Asep.
** (YC)**