Endra Rusnendar, S.H. Tagih Kepastian Janji Gubernur Jawa Barat: "Komitmen Kepada Rakyat Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan Menggantung."


Endra Rusnendar, S.H. Tagih Kepastian Janji Gubernur Jawa Barat: "Komitmen kepada Rakyat Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan Menggantung."

KOTA TASIKMALAYA, Kabardesanews.com – Polemik belum terealisasinya pembebasan akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berlangsungnya aktivitas belajar mengajar, masyarakat masih menunggu realisasi komitmen yang pernah disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), saat melakukan kunjungan ke lokasi pada Mei 2026.

Endra Rusnendar, S.H., selaku perwakilan keluarga penghibah tanah SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya, menegaskan bahwa dirinya merupakan pihak yang menerima langsung penyampaian komitmen tersebut dari Gubernur Jawa Barat.

"Di hadapan saya selaku perwakilan keluarga penghibah tanah, Bapak Gubernur menyampaikan bahwa pembebasan akses jalan akan segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme yang akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pernyataan itu bukan isu, bukan kabar dari pihak lain, melainkan saya dengar sendiri secara langsung."

Menurut Endra, masyarakat tidak sedang menagih sesuatu yang baru. Yang ditagih adalah realisasi atas komitmen yang telah disampaikan sendiri oleh seorang kepala daerah di hadapan masyarakat.

Hingga kini belum terdapat penjelasan resmi mengenai perkembangan pembebasan akses jalan tersebut. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat.

Apakah prosesnya masih berjalan? Apakah terdapat kendala administrasi, anggaran, atau persoalan lainnya? Ataukah terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat birokrasi?

Endra menilai, pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, diamnya pemerintah bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru memperbesar ruang lahirnya spekulasi publik.

"Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebab, yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya pembangunan akses jalan, melainkan kepercayaan publik terhadap konsistensi sebuah komitmen."

Lebih lanjut, Endra juga menyinggung bahwa saat ini proses penanganan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan SMAN 11 Bungursari tengah berproses di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, publik mengetahui bahwa dalam struktur kepanitiaan pembangunan terdapat unsur pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pembina maupun Penanggung Jawab. Oleh karena itu, apabila terdapat proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat berharap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab struktural bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum sesuai prinsip equality before the law.

Namun demikian, Endra menegaskan bahwa dirinya tidak mengaitkan secara langsung proses hukum tersebut dengan belum terealisasinya pembebasan akses jalan. Justru karena berbagai spekulasi mulai berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyampaikan penjelasan resmi agar tidak muncul persepsi yang keliru.

"Cara paling sederhana untuk menghentikan berbagai spekulasi adalah dengan menunjukkan tindakan nyata. Pemerintah tidak perlu berdebat dengan opini publik. Cukup tunjukkan progres, sampaikan jadwal, dan realisasikan apa yang pernah dijanjikan."

Di akhir pernyataannya, Endra menyampaikan satu pesan yang menurutnya perlu menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemerintahan.

"Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa indah ia menyampaikan janji, melainkan seberapa konsisten ia mempertanggungjawabkan ucapannya. Jabatan melahirkan kewenangan, tetapi integritas hanya lahir dari keberanian menepati komitmen kepada rakyat."

Endra berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan kepastian mengenai pembebasan akses jalan menuju SMAN 11 Bungursari Kota Tasikmalaya. Menurutnya, persoalan ini bukan semata menyangkut pembangunan fisik, melainkan penghormatan terhadap amanah yang telah disampaikan kepada masyarakat.

"Masyarakat tidak sedang meminta keistimewaan. Masyarakat hanya mengingatkan bahwa setiap komitmen yang diucapkan oleh seorang pemimpin akan selalu dicatat oleh sejarah. Pada akhirnya, waktu akan menjawab apakah komitmen itu benar-benar diwujudkan atau hanya menjadi bagian dari arsip pidato yang terlupakan."

*(Red)**

Post a Comment

أحدث أقدم