"JANGAN SAMPAI JAWA BARAT TERJEBAK DALAM POLITIK PENCITRAAN"
Tasikmalaya, Kabardesanews.com - Pusat Aspirasi Rakyat Lintas Elemen Tasikmalaya Emporcement (PARLENTE) pertemuan dengan jajarannya di Kota Tasikmalaya menegaskan beberapa aspirasi atau kritiknya pada Gubernur Jawa Barat KDM, Rabu (04/11/2026), "Ada perbedaan mendasar antara pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan pemimpin yang sekadar membangun persepsi tentang dirinya di hadapan rakyat".
Ketua umum PARLENTE Tasikmalaya Aji samiaji menyampaikan," Di era politik digital, popularitas sering kali terlihat seperti prestasi. Aktivitas pemimpin menjadi tontonan, kunjungan menjadi konten, dan kebijakan seolah-olah cukup dinilai dari seberapa viral dokumentasinya.
Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah popularitas sebanding dengan kualitas kebijakan?
Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme kepemimpinan yang hanya diukur melalui kedekatan visual dengan masyarakat. Sebab persoalan rakyat tidak selesai hanya dengan kehadiran kamera," ujar Aji Samiaji.
Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar konten tentang kepedulian. Buruh membutuhkan perlindungan, petani membutuhkan keberpihakan, masyarakat miskin membutuhkan keadilan ekonomi, dan generasi muda membutuhkan kesempatan kerja serta pendidikan yang layak.
Pak Dedi Mulyadi, menjadi populer adalah fenomena komunikasi politik. Namun, menghadirkan kesejahteraan adalah tanggung jawab pemerintahan. Jangan sampai keduanya dipertukarkan.
Dalam perspektif Marhaenisme, keberpihakan kepada rakyat kecil tidak cukup dipertontonkan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang mengubah struktur ketidakadilan, "ucapa Aji.
Kami tidak sedang menolak publikasi pemerintah. Kami hanya mengingatkan bahwa kamera bukan indikator keberhasilan, viralitas bukan ukuran kesejahteraan, dan tepuk tangan bukan pengganti evaluasi kebijakan. Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang terukur, bukan sekadar kepemimpinan yang populer, "harapnya.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengadili seorang pemimpin berdasarkan jumlah penonton kontennya, melainkan berdasarkan warisan kebijakan dan perubahan nyata yang dirasakan rakyat.
Salam perjuangan!
Kritik adalah kewajiban demokrasi. Kekuasaan harus diawasi, bukan dipuja, "pungkas Aji Samiaji.
***
إرسال تعليق